Loloskan Berkas Obyek Sengketa Dalam Program PTSL, Kades Nglawak Terancam Digugat

Loloskan Berkas Obyek Sengketa Dalam Program PTSL, Kades Nglawak Terancam Digugat

NGANJUK, MEMO – Proses musyawarah pembagian obyek waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 72 ru dengan nomor Persil 452 atas nama hak milik Soeripto Mutorejo yang berada di Desa Nglawak Kecamatan Prambon tampaknya akan berbuntut hukum.

Dan disebut sebut sebagai tergugat tunggal tidak lain adalah Kepala Desa Nglawak , Untoro. Pasalnya menurut pengakuan ahli waris Suparman dkk , ada indikasi kades Untoro telah berani merekayasa penambahan nama ahli waris baru di luar ahli waris yang sah dari Soeripto Mutorejo.

Read More

Nama bukan ahli waris dari Soeripto Mutorejo tersebut yang dimasukkan Kades Untoro bernama Tutik. Padahal seperti disampaikan Suparman cs bahwa Almarhum Soeripto Mutorejo selama pernikahanya dengan Mariyam ( almarhum) tidak punya keturunan ( anak ). Tapi kenapa kades berani memasukkan Tutik sebagai ahli waris yang statusnya sebagai keturunan Soeripto Mutorejo. “ini tidak masuk akal ,” terang Suparman.

Kalau memang Tutik sebagai anak kandung dari almarhum apa ada bukti yang sah. ” Kalau kades tetap memaksakan kehendak maka saya akan menempuh jalur hukum,” tegas Suparman.

Ironisnya lagi masih kata Suparman selain kades berani memasukkan nama bukan ahli waris yang sah, kades juga ngotot mengakui bahwa tiga kwitansi bukti pembelian tanah seluas 22 ru dari Soeripto Mutorejo dianggap legal dan layak diajukan dalam program PTSL tahun ini ( 2024).

Padahal transaksi yang tercatat dalam tiga kwitansi yang berbunyi pembelian tanah pekarangan dengan total harga senilai Rp 2,6 juta yang ditandatangani Soeripto Mutorejo pada tahun 1993 syarat rekayasa.

” Kecurigaan saya pada tanda tangan Soeripto Mutorejo di tiga kwitansi tersebut tidak sama. Dan saya tahu persis tanda tangan almarhum. Ada apa kades kok nekat bela mati matian sama Lilik,” ujar Suparman.

Kejanggalanya lagi masih kata Suparman kenapa kwitansi itu baru dimunculkan sekarang. Kenapa pada musyawarah awal pada tahun 2004 di kantor Kecamatan Prambon tidak ditunjukkan dihadapan pejabat muspika. Ini patut jadi pertanyaan,” seru Suparman juga.

Untuk diketahui dari dua kelompok ahli waris ( Lilik dan Suparman cs ) sampai berita ini ditulis masih saling bersengketa dan belum ada kata sepakat dibuktikan dengan belum adanya berita acara kesepakatan dari kedua belah pihak saat dipertemukan di Kantor Desa Nglawak pada hari Kamis (14/03/2024).

” Tapi anehnya kades justru berani dan siap digugat jika berkas yang diajukan pemohon PTSL atas nama Lilik dianggap ilegal. Dengan pernyataan kades seperti itu tidak saya tampik,” tukas Suparman yang juga mantan ASN ini.

Janggalnya lagi lebih jauh disampaikan Suparman pemasangan tanda batas tanah yang ditanam di tanah dalam sengketa yang diklaim milik ahli waris Lilik sama sekali tidak ada pemberitahuan apapun dengan ahli waris yang lokasinya berdekatan.

Termasuk bukti surat tanah yang ditempati Lilik dalam bentuk letter C Desa masih atas nama Soeripto Mutorejo ( belum ganti nama pemilik baru ). Dan bukti akte jual beli atau akte hibah atau berita acara kesaksian sama sekali tidak ada. ” Tapi kenapa kades ngotot berani memproses untuk didaftarkan lewat program PTSL. Ini lucu,” ungkapnya.

Menanggapi pernyataan Suparman seperti itu disampaikan Untoro saat diwawancarai para awak media mengakui bahwa tiga kwitansi tersebut sah dan bisa dijadikan syarat pengajuan sertifikat melalui program PTSL. ” Kalau pihak ahli waris lainnya tidak terima kami persilahkan untuk melakukan gugatan. Kebenaranya nanti dibuktikan dalam persidangan,” sanggahnya.

Untuk diketahui kegiatan program PTSL tahun ini ( 2024) di Desa Nglawak Kecamatan Prambon koutanya sebanyak 300 bidang. Dengan biaya per bidangnya sebesar Rp 700 ribu. ( adi )

Redaksi Nganjuk
Author: Redaksi Nganjuk

Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini

Related posts